Selain ada oknum Petugas Puskesmas yang nakal, KPK
juga menemukan bahwa Petugas Puskesmas rentan menjadi korban pemerasan dari
sejumlah pihak, terutama Petugas Dinas Kesehatan. Cara yang dilakukan para
oknum Dinkes untuk memeras Petugas cukup halus dengan dibungkus biaya tertentu
seperti memaksa Puskesmas membayar Biaya Penggandaan Dokumen, Uang Tranportasi,
dan Cetak Dokumen.
“Biaya Penggandaan Dokumen sampai Rp 100 ribu per
lembar dan tidak ada Tanda Bukti Pembayaran,” ungkap Johan.
Sejalan dengan kisah yang dituturkan salah satu
Dokter yang bertugas di sebuah Puskesmas di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Kepada
CNN Indonesia, dokter tersebut membeberkan, Dana Kapitasi untuk seluruh
Puskesmas di Kabupaten Blora dipotong 25% oleh Pemerintah Daerah setempat
selama periode Januari – April 2014.
Hal itu diperburuk dengan keharusan bahwa seluruh
Puskesmas yang berjumlah 26 di Kabupaten Blora untuk menyetor sebesar 2% dari
Total Dana Kapitasi yang diterima kepada (dari) Dinas Kesehatan. Untuk
Puskesmas tempat dia bekerja, seharusnya menerima Dana Kapitasi Rp 150 Juta per
Bulan, yang dirinci dengan Rp 90 Juta untuk Jasa Pelayanan dan Rp 60 Juta untuk
Operasional dan Pengadaan Barang serta Obat.
“Kalau Rp 90 Juta dikali 4 bulan berarti seharusnya
kami terima Rp 360 Juta. Tapi periode itu hanya menerima Rp 100 Juta. Berarti
dipotong sampai 70%,” beber Dokter tersebut.
Tempat dia berpraktik sebagai Dokter , (Dokter)
itu mengaku pernah memprotes Penyimpangan Dana Kapitasi tersebut kepada Kepala
Dinas Kesehatan Blora dan Bupati Blora. Namun dia malah masuk Daftar Hitam
lantaran dianggap terlalu kritis.
Ketidakberesan Pengelolaan Dana Kapitasi untuk 26
Puskesmas di Blora makin terkuak ketika hingga 23 Februari 2015, anggaran untuk
Januari – Februari tahun ini belum disalurkan ke Puskesmas. Padahal Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 memerintahkan agar Pembayaran Dana
Kapitasi kepada FKTP dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (pada) bulan
berjalan.
“Kepala Dinas datang ke Puskesmas dan bilang belum
boleh dibagi. Saya enggak tahu apa alasannya,” ujar Dokter tersebut.
SIAPA SANGKA TEMPAT ORANG BERPENDIDIKAN TINGGIPUN
TIDAK LUPUT DARI CENGK(E)RAMAN KEKUASAAN PETINGGI YANG KORUP.... PADAHAL DANA
TERSEBUT UNTUK RAKYAT... BUKTI PENGUASA WAKTU ITU TIDAK MEMBELA RAKYAT.
(Diambil dari CNN Indonesia) ( Heri ireng – Cepu – Blora | disalin seperti aslinya dari selebaran gelap
Buletin al fikr Volume 54, 10 Nopember 2015 )
