Dikabarkan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Blora temukan buletin berkonten kampanye hitam (black campaign). Buletin tersebut berlabel “al fikr”, isinya disinyalir lebih banyak menelanjangi Calon Bupati (Cabup) Djoko Nugroho (incumbent) saat memimpin Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir.

Pada Volume 54 tertanggal 10 November 2015, pada al fikr menyebutkan bahwa Djoko Nugroho melindungi tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2013 senilai 19 miliar.

Tiga Warga Ditetapkan Jadi Tersangka

Blora – Tanpa prestasi yang berarti, Djoko Nugroho kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Blora untuk periode 2016 – 2021. Pabrik Gula, PT Gendis Multi Manis yang memulai berdirinya dengan serangkaian-serangkaian penolakan masyarakat karena menyerobot tanak milik Pramuka Kabupaten Blora, oleh warga Todanan kembali dikecam karena melakukan pencemaran terhadap air pertanian.

Tak berdaya menghadapi Korporasi Pabrik Gula, pada masa pemerintahannya, Djoko Nugroho membela mati-matian membela pabrik dan membiarkan para petani terkapar tak berdaya.

Selain ada oknum Petugas Puskesmas yang nakal, KPK juga menemukan bahwa Petugas Puskesmas rentan menjadi korban pemerasan dari sejumlah pihak, terutama Petugas Dinas Kesehatan. Cara yang dilakukan para oknum Dinkes untuk memeras Petugas cukup halus dengan dibungkus biaya tertentu seperti memaksa Puskesmas membayar Biaya Penggandaan Dokumen, Uang Tranportasi, dan Cetak Dokumen.

“Biaya Penggandaan Dokumen sampai Rp 100 ribu per lembar dan tidak ada Tanda Bukti Pembayaran,” ungkap Johan.

Potret Suksesnya Pemerintahan Djoko Nugroho

Pencalonan kembali Djoko Nugroho sebagai Bupati Blora sontak membuat warga Kabupaten Blora tersentak, harapan akan perbaikan Sistem Pemerintahan di Blora terancam. Seakan melupakan serangkaian kegagalan dalam memimpin Blora, pecinta Trail ini berambisi untuk menguasai Kabupaten Blora untuk periode 2016 – 2021.

Blora – Paska lengsernya Djoko Nugroho sebagai Bupati Blora masa jabatan 2010 – 2015 pembahasan RAPBD dan APBD 2016 lancar tanpa hambatan. Setidaknya hal ini bisa dijadikan cermin bagi pemerintahan kedepan.